Hari Kemerdekaan RI Ke-69

Tidak hanya sebatas peringatan berupa upacara pengibaran dan penurunan BENDERA serta perlombaan bernuansa kesenangan semata, namun lebih dalam lagi, makna KEMERDEKAAN tersebut selayaknya lebih diresapi sebagai sebuah kesyukuran untuk terus menjaga keutuhan bangsa dengan lebih baik.

Sambutan Mendikbud peringatan HUT RI ke69

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H
Minal Aidin Wal Faidzin Taqabalallahu minnaa wa minkum
Sayup terdengar takbir berkumandang
Tanda Ramadhan akan lewat
Ampunan diharap, barokah didapat
Taqobalallahu minna wa minkum
Mohon maaf lahir dan bathin

 PAMERAN PENDIDIKAN 2014

INDAHNYA KEBERSAMAAN

Pertemuan DPC HIPKI BLORA hari selasa 27-05-2014 di LKP EEC (P DEDY) Perum RSS Karangboyo CEPU.

IJIN KURSUS

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang sistem pendidikan. Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri.

Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penyelenggaraan kursus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Negara sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

Penerbitan Izin Kursus

Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya

Izin kursus bertujuan untuk:

• Memudahkan dalam pembinaan don pengembangan kursus
• Memelihara don meningkatkan mutu penyelenggaraa
• Mengarahkan, menyerasikan don mengembangkan kursus guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidika
• Melindungi kursus terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban setiap jenis kursus
• Melindungi konsumen

Masa Berlaku

Izin kursus berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan.

Persyaratan Izin Kursus & Mendapatkan NILEK Online di Dinas Pendidikan

1. Mengisi Form Permohonan Izin Kursus

2. Akte Notaris Pendirian Lembaga Kursus

3. Foto Copy KTP Pemilik LKP

4. Pas Foto 4 X 6 Pemilik LKP

5. Surat Keterangan Kelakukan Baik (SKCK)

6. Kurikulum Pendidikan

7. Daftar Riwayat Hidup Pemilik LKP

8. Peta Lokasi Sederhana LKP

9. Tata Tertib LKP

10. Rekomendasi HIPKI Kabupaten

11. Surat Ijin Domisili Lembaga

12. Materai 6.000

HIPKI

Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) adalah merupakan satu wadah bagi penyelenggara pelatihan dan kursus di Indonesia. Dewan Pengurus Cabang Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (DPC HIPKI) Kabupaten BLORA, menjadi wadah bagi seluruh lembaga kursus di wilayah Kabupaten BLORA.